Satgas Pemberantasan Mafia Hukum diminta dipertahankan
Oleh Linda T. Silitonga
|
Created On: 23 January 2011
JAKARTA: Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI)
Andrinof Chaniago mengharapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tetap
mempertahankan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, yang dinilai telah
memberikan peran untuk mempercepat pemberantasan mafia hukum di dalam
negeri.
Andrinof mengatakan mengenai adanya ‘nyanyian’ mafia pajak Gayus Tambunan yang mengutarakan ada ‘skenario’ yang dibuat oleh Satgas, tinggal diuji kebenarannya oleh lembaga penegak hukum.
“Dengan maksud dan tujuan untuk mempercepat pemberantasan mafia hukum, saya setuju [jika Satgas Pemberantasan Mafia Hukum tetap dipertahankan],” kata Andrinof saat dihubungi lewat telepon genggamnya hari ini.
Dia mengatakan jika tidak ada Satgas, mungkin adanya sel mewah di rumah tahanan tidak terkuak. Seperti yang ditemukan Satgas ketika melakukan inspeksi mendadak di rumah tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur, yang menemukan beberapa napi memiliki ruang khusus selain sel penjara, di antaranya adalah Artalyta Suryani, tersangka kasus penyuapan Jaksa Urip Trigunawan.
Sementara jika lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan serta Kementerian Hukum dan HAM sudah memiliki kinerja yang diharapkan, Andrinof menyatakan setuju dengan pendapat Presiden Yudhoyono bahwa hal itu akan menjadikan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum tidak diperlukan lagi.
“Selama Satgas ada, kepolisian dan kejasaan harus meningkatkan kinerja dan menyiapkan institusinya supaya mampu menangani sendiri semua urusan penegakan hukum di bidangnya. Kalau sudah mampu, maka Satgas memang harus harus dibubarkan, karena Satgas merupakan lembaga ad hoc,” kata Andrinof.
Seperti diketahui ketika Satgas Pemberantasana Mafia Hukum menyerahkan laporan tertulisnya pada Presiden Yudhoyono di kediamannya di Cikeas kemarin (22 Januari 2011), Kepala Negara mengatakan Satgas bukan merupakan lembaga yang permanen.
Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha mengatakan Kepala Negara menegaskan jika lembaga penegak hukum lainnya seperti kepolisan dan kejaksaan sudah berjalan seperti yang diharapkan, bukan tidak mungkin Satgas Pemberantasan Mafia Hukum tidak diperlukan lagi.
“Untuk mendukung pemberantasan dan perang melawan korupsi maka Satgas Pemberantasan Mafia hukum itu diperlukan. Bilamana pada saatnya nanti dianggap bahwa lembaga [penegak hukum] yang ada telah berjalan dengan optimal maka tidak perlu lagi ada Satgas,” kata Julian.
Selanjutnya Kepala Negara, papar Julian, mengatakan bahwa keberadaan Satgas merupakan satuan tugas yang dibentuk oleh Presiden untuk mensinergikan peran tugas dan fungsi dari lembaga penegak hukum lainnya seperti kepolisian dan kejaksaan untuk mendukung pemberantasan dan perang melawan korupsi.
Seperti diketahui Satgas Pemberantasan Mafia Hukum menjadi sorotan, setelah mafia pajak Gayus Tambunan ‘bernyanyi’ usai vonis dijatuhkan kepadanya di PN Jaksel bahwa ada ‘skenario’ Satgas.
Satgas Pemberantasan Mafia Hukum langsung memberikan bantahannya atas sejumlah pernyataan Gayus tentang lembaga tersebut dalam waktu 1x24 jam sesuai instruksi Presiden, dengan menggelar jumpa pers. Sementara laporan tertulisnya disampaikan ke Presiden pada 22 Januari 2011. (msw)
Andrinof mengatakan mengenai adanya ‘nyanyian’ mafia pajak Gayus Tambunan yang mengutarakan ada ‘skenario’ yang dibuat oleh Satgas, tinggal diuji kebenarannya oleh lembaga penegak hukum.
“Dengan maksud dan tujuan untuk mempercepat pemberantasan mafia hukum, saya setuju [jika Satgas Pemberantasan Mafia Hukum tetap dipertahankan],” kata Andrinof saat dihubungi lewat telepon genggamnya hari ini.
Dia mengatakan jika tidak ada Satgas, mungkin adanya sel mewah di rumah tahanan tidak terkuak. Seperti yang ditemukan Satgas ketika melakukan inspeksi mendadak di rumah tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur, yang menemukan beberapa napi memiliki ruang khusus selain sel penjara, di antaranya adalah Artalyta Suryani, tersangka kasus penyuapan Jaksa Urip Trigunawan.
Sementara jika lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan serta Kementerian Hukum dan HAM sudah memiliki kinerja yang diharapkan, Andrinof menyatakan setuju dengan pendapat Presiden Yudhoyono bahwa hal itu akan menjadikan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum tidak diperlukan lagi.
“Selama Satgas ada, kepolisian dan kejasaan harus meningkatkan kinerja dan menyiapkan institusinya supaya mampu menangani sendiri semua urusan penegakan hukum di bidangnya. Kalau sudah mampu, maka Satgas memang harus harus dibubarkan, karena Satgas merupakan lembaga ad hoc,” kata Andrinof.
Seperti diketahui ketika Satgas Pemberantasana Mafia Hukum menyerahkan laporan tertulisnya pada Presiden Yudhoyono di kediamannya di Cikeas kemarin (22 Januari 2011), Kepala Negara mengatakan Satgas bukan merupakan lembaga yang permanen.
Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha mengatakan Kepala Negara menegaskan jika lembaga penegak hukum lainnya seperti kepolisan dan kejaksaan sudah berjalan seperti yang diharapkan, bukan tidak mungkin Satgas Pemberantasan Mafia Hukum tidak diperlukan lagi.
“Untuk mendukung pemberantasan dan perang melawan korupsi maka Satgas Pemberantasan Mafia hukum itu diperlukan. Bilamana pada saatnya nanti dianggap bahwa lembaga [penegak hukum] yang ada telah berjalan dengan optimal maka tidak perlu lagi ada Satgas,” kata Julian.
Selanjutnya Kepala Negara, papar Julian, mengatakan bahwa keberadaan Satgas merupakan satuan tugas yang dibentuk oleh Presiden untuk mensinergikan peran tugas dan fungsi dari lembaga penegak hukum lainnya seperti kepolisian dan kejaksaan untuk mendukung pemberantasan dan perang melawan korupsi.
Seperti diketahui Satgas Pemberantasan Mafia Hukum menjadi sorotan, setelah mafia pajak Gayus Tambunan ‘bernyanyi’ usai vonis dijatuhkan kepadanya di PN Jaksel bahwa ada ‘skenario’ Satgas.
Satgas Pemberantasan Mafia Hukum langsung memberikan bantahannya atas sejumlah pernyataan Gayus tentang lembaga tersebut dalam waktu 1x24 jam sesuai instruksi Presiden, dengan menggelar jumpa pers. Sementara laporan tertulisnya disampaikan ke Presiden pada 22 Januari 2011. (msw)
